“Semua program bermuara di desa, tapi apakah keadilan juga turun ke desa?”

Hari Desa seharusnya menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar seremoni. Dana Desa terus bertambah program, tetapi kewenangan desa justru terasa menyempit. KDMP, ketahanan pangan, stunting, kemiskinan ekstrem, pendataan sosial, hingga laporan lintas kementerian—semuanya turun ke desa.

Namun pertanyaannya sederhana: "Apakah desa diberi kewenangan yang sepadan dengan beban yang dipikul?" Perangkat desa hari ini bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga operator berbagai kementerian. Mengurus program pusat, memenuhi indikator nasional, sementara status, kesejahteraan, dan perlindungan hukumnya masih dipertanyakan.

Desa disebut ujung tombak pembangunan, tetapi ujung tombak sering kali berada paling depan tanpa tameng. Beban bertambah, tanggung jawab meluas, namun pengakuan dan keadilan belum sepenuhnya hadir.
Jika semua urusan negara bermuara di desa, maka sudah selayaknya desa diberi:

• Kewenangan yang utuh
• Regulasi yang adil
• Perlindungan hukum yang jelas
• Status perangkat desa yang bermartabat

Hari Desa bukan hanya tentang membangun desa, tetapi juga tentang memanusiakan perangkat desa.

Selamat Hari Desa

(Joko Sudrajat, S.H., Sekretaris DPW FORSEKDESI Jawa Tengah)