Jangkrikan, 7 Januari 2025 – Pemerintah Desa Jangkrikan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Balai Desa Jangkrikan dan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jangkrikan, Akhmad Sabitun.

Musdes dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, LPMD, KPMD, Pengurus PKK, bidan desa, kader posyandu, linmas, pengurus BUMDes, Karang Taruna, serta perwakilan tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan laporan realisasi penggunaan anggaran desa tahun 2024 dan meminta tanggapan serta masukan dari para peserta.

Kepala Desa Jangkrikan, Bambang Nursahid, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam keberhasilan pelaksanaan program-program desa selama tahun 2024. “Partisipasi dan sinergi yang terjalin di antara kita menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Desa Jangkrikan. Semoga semangat kebersamaan ini terus berlanjut di tahun 2025 untuk mencapai kemajuan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024 disampaikan oleh Sekretaris Desa, Humam Fauyi, yang memaparkan rincian pendapatan, belanja, serta capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyampaian laporan berlangsung secara transparan dengan penekanan pada akuntabilitas penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Musdes berjalan lancar dan partisipatif, dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta terkait pelaksanaan program sebelumnya dan usulan untuk perencanaan tahun mendatang. Forum ini juga menjadi momentum evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di masa depan.

Acara diakhiri dengan diskusi dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes Tahun 2024. Pemerintah Desa Jangkrikan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. (HF)